Jabatan CPNS
Formasi PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA
Rincian formasi CPNS untuk jabatan PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA: instansi yang membuka, lokasi penempatan, dan jurusan yang diprioritaskan berdasarkan data resmi BKN 2024.
Total Slot
130
Formasi
81
Instansi
78
Lokasi
81
Jenjang pendidikan:S1
Latihan SKD untuk jabatan PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA
Soal TWK, TIU, dan TKP lengkap dengan pembahasan. Gratis di aplikasi MisiPNS.
Instansi yang membuka
Top 30 berdasarkan slot0110 slot
Pemerintah Kota Ambon
1 formasi
024 slot
Pemerintah Kab. Nias Barat
2 formasi
033 slot
Pemerintah Kab. Langkat
1 formasi
043 slot
Pemerintah Kab. Kepulauan Aru
1 formasi
053 slot
Pemerintah Kab. Mahakam Ulu
1 formasi
063 slot
Pemerintah Kab. Minahasa Tenggara
1 formasi
073 slot
Pemerintah Kab. Bireuen
1 formasi
083 slot
Pemerintah Kota Batu
1 formasi
093 slot
Pemerintah Provinsi NTT
1 formasi
103 slot
Pemerintah Kab. Pegunungan Bintang
1 formasi
113 slot
Pemerintah Kab. Malaka
1 formasi
123 slot
Pemerintah Kab. Mamberamo Tengah
1 formasi
133 slot
Pemerintah Kab. Halmahera Selatan
2 formasi
142 slot
Pemerintah Kab. Sumba Tengah
1 formasi
152 slot
Pemerintah Kab. Aceh Timur
1 formasi
162 slot
Pemerintah Kab. Banyuasin
1 formasi
172 slot
Pemerintah Kab. Tebo
2 formasi
182 slot
Pemerintah Kab. Minahasa Selatan
1 formasi
192 slot
Pemerintah Kab. Biak Numfor
1 formasi
202 slot
Pemerintah Kab. Mimika
1 formasi
212 slot
Pemerintah Kab. Sumba Barat
1 formasi
222 slot
Pemerintah Kab. Sumbawa
1 formasi
232 slot
Pemerintah Kab. Pulang Pisau
1 formasi
242 slot
Pemerintah Kab. Tulang Bawang
1 formasi
252 slot
Pemerintah Kab. Halmahera Tengah
1 formasi
262 slot
Pemerintah Kab. Bulukumba
1 formasi
272 slot
Pemerintah Kab. Muna Barat
1 formasi
282 slot
Pemerintah Kab. Rote Ndao
1 formasi
292 slot
Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan
1 formasi
302 slot
Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe
1 formasi
Jurusan yang diprioritaskan
Top 20- 77
- 53
- 49
- 35
- 35
- 34
- 31
- 27
- 24
- 22
- 21
- 20
- 19
- 16
- 16
- 15
- 14
- 13
- 13
- 12
Lokasi penempatan
Top 15- PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO | SEKRETARIAT DPRD1 formasi
- Kabupaten Labuhanbatu | Sekretariat DPRD | Bagian Umum1 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA | SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SIKKA | BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN1 formasi
- Pemerintah Kabupaten Karanganyar | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN1 formasi
- Kabupaten Ngawi | Sekretariat DPRD | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan1 formasi
- Pemerintah Kabupaten Belitung | Sekretariat DPRD | Bagian Persidangan1 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN BONE | SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN1 formasi
- Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah1 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT | SEKRETARIAT DPRD1 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN | SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN1 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU | SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG - UNDANGAN1 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN AGAM | SEKRETARIAT DPRD | BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN1 formasi
- Pemerintah Kabupaten Subang | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD1 formasi
- PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH | BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN1 formasi
- PEMERINTAH KAB. PEGUNUNGAN BINTANG | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan | Sub Bagian Risalah1 formasi